Tujuh Bank Kotmitmen

Tujuh Bank Nyatakan Komitmen

++Siap Membantu Proses Sertifikasi Lahan

RADAR PALEMBANG, KOMITMEN–Ini angin segar bagi Usaha Mikro Kecil Menengah yang kerap terganjal masalah agunan. Tujuh bank yang tergabung dalam Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) menyatakan komitmennya untuk membantu proses pembuatan sertifikasi lahan.

Komitmen tersebut dinyatakan pihak bank yang diwakili masing-masing kepala kantor wilayah dalam pertemuan beberapa hari lalu dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional. Komitmen sendiri diprakarsai Bank Indonesia Palembang. Sementara, tujuh bank tersebut yakni Bank Sumsel, Bank Mandiri, BRI, BNI, BCA, BTN dan Bank Bukopin.

”Sebetulnya, seluruh bank ada program kredit bagi UMKM, tapi selama ini ketujuh bank tadi cukup giat mengembangkan UMKM khususnya usaha yang kecil-kecil, dan untuk sementara mereka inilah yang menyatakan kesiapan memasukkan biaya sertifikasi lahan dalam plafond kredit yang akan diambil,” ujar Pemimpin Bank Indonesia Palembang yang juga Ketua BMPD Sumsel, Zainal Abidin Hasni, akhir pekan lalu

Selama ini, kata Zainal, hasil pemantauan BI, masalah sertifikasi lahan selalu menjadi hambatan untuk memperoleh kredit perbankan. Dalam penelitian BI pada base line economic service (BLS) masalah agunan kredit dari seritifikasi lahan menjadi persoalan utama sulit berkembangnya UMKM. ”Masalah sertifikasi lahan ini seringkali terjadi aksi saling tuduh menuduh, makanya dipertemukan antara bank dengan BPN,” tutur Zainal.

Proses sertifikasi lahan membutuhkan modal, dan masyarakat sejauh ini kesulitan memperoleh dana untuk itu. Biaya untuk memperoleh satu sertifikat biasanya dalam kisaran Rp 750 ribu-Rp 1 juta. Badan Pertanahan Nasional memiliki standar dana dalam membuat sertifikat misalnya untuk sertifikar lahan pertanian. Jadi biaya-biaya diluar itu merupakan biaya tak resmi. ”Kalaupun ada biaya tambahan berupa pajak atas kepemilikan tanah dan bangunan (BPHTB) yang masing-masing daerah berbeda-beda.”

Beban biaya sertifikasi itulah yang akan mendapat bantuan dari perbankan. Bank bersedia memasukan biaya sertifikat itu dalam plafond kredit yang diambil. Misalnya debitur mengambil kredit Rp 20 juta lalu biaya sertifikasi sekitar Rp 750 ribu, maka bank akan berikan kredit sebesar Rp 27,5 juta.

Bank Indonesia juga akan memfasilitasi pengembangan UMKM secara cluster. Ambil contoh ada satu kelompok di satu wilayah yang mempunyai usaha kerajinan yang sama, misalnya kerajinan songket. Namun, syaratnya kelompok itu merupakan produsen (pengrajin) dan bukan penjual songket. ”Kami akan coba kumpulkan mereka dan kami akan bertindak sebagai mediator untuk membantu pengembangan usaha mereka, tapi disini peran BI hanya sebagai mediator saja,” jelas Zainal.

Ditambahkan dia, akan lebih baik lagi apabila ada peran pemerintah daerah untuk membantu proses sertifikasi tersebut. Pemda setempat dapat menganggarkan biaya sertifikasi tersebut dalam APBD.

Menanggapi masalah ini Pimpinan Cabang BCA Palembang, Darmawan mengaku BCA fokus untuk mengembangkan sektor bisnis khususnya kredit di UMKM. Porsi UMKM (kredit sampai dengan Rp 5 miliar) yang dikelola bank swasta nasional tersebut lebih dari 60 persen. Usaha mikro kecil menengah dianggap lebih aman dibandingkan sektor korporasi. ”Kalaupun ada permasalahan 1-2 debitur tidak terlalu terasa,” tandasnya.

Dia mengaku tidak tahu pasti bentuk komitmen yang dilakukan perbankan bersama BPN beberapa waktu lalu. Namun, kemungkinan pendanaan kredit sertifikasi lahan tersebut untuk kredit perkebunan yang porsinya terbilang cukup rendah yakni kurang dari 5 persen.(ade)

Produksi sawit

PERKEBUNAN

Produksi Sawit
Terancam Turun

RADAR PALEMBANG, SAWIT-Produksi perkebunan sawit di Sumsel dalam dua hingga tahun kedepan terancam turun. Lantaran rendahnya pendapatan karena turunnya harga CPO (culd palm oil), membuat petani lebih berhemat dalam melakukan pemupukan.
Perkebunan sawit terancam, lantaran untuk Sumsel sekitar 50 persen merupakan perkebunan rakyat. Areal inilah yang nantinya kurang mendapat asupan nutrisi dari pupuk urea. Apalagi, saat ini harga pupuk sudah sangat tinggi, bahkan sejak awal tahun ini telah terjadi kenaikan harga hingga 300 persen.
“Bagaimana petani kita bisa melakukan pemupukan jika harganya sudah naik hingga 300 persen,” ujar Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Sumsel, Sumarjono Saragih sebelum melakukan rapat bulanan anggota Gapki di ruang pertemuan PT Sampoerna Agro, kemarin.
Diakuinya, kurangnya pasokan pupuk ini pengaruhnya baru akan terasa selama dua hingga tiga tahun ke depan. Produksi sawit rakyat akan turun dratis, sebab tanpa asupan pupuk yang tepat tanaman tidak dapat menghasilkan buah yang baik. Kandungan unsure N, P, dan K dalam urea sangat dibutuhkan. “Rakyat tidak mampu memenuhi biaya produksi untuk pupuk saja yang kini mencapai Rp 7 juta perhektar pertahun.”
Sementara itu, di tengah tingginya harga pupuk, harga tandan buah segar (TBS) yang mereka peroleh juga mengalami penurunan. Turunnya harga TBS berakibat dari mulai menurunnya harga minyak sawit mentah (CPO) di pasar internasional yang terjadi sejak dua minggu terakhir. Harga jual lokal untuk CPO dari Rp 8000 perkilogram turun menjadi Rp 6 ribu. Konsekuensinya harga TBS juga turun, dari Rp 1.600 menjadi hanya Rp 1.300 perkilogram.
“Kalau kami lihat terjadi anomali pasar, trend produksi turun sementara permintaan meningkat, tetapi harganya justru turun. Ada analisis bahwa ada unsure spekulasi traider besar yang tadinya menahan stok sampai naik harga, kemudian setelah harga tinggi dia melepas produksinya,” jelas Sumarjono. Produksi CPO secara nasional mencapai 18 juta ton dan alokasi untuk domestik mencapai 30 persen.
Gapki sendiri belum mempunyai solusi konkret mengenai permasalahan ini. Kebutuhan pupuk juga cenderung alami peningkatan sementara suplay terbatas. Belum lagi, setiap tahun luasan areal perkebunan sawit provinsi ini mengalami peningkatan rata-rata 10-15 persen. “Sekarang ada semacam stagnasi produksi.”
Tak hanya persoalan pupuk saja yang menyulitkan pengembangan sawit di provinsi ini melainkan menyangkut penyediaan bibit. Sejak dua tahun terakhir, bibit sawit termasuk barang langka, dari 11 produsen sawit yang ada di negara ini baru bisa memenuhi 75 persen kebutuhan bibit. Setiap tahun kebutuhan bibit mencapai 240 juta kecambah sedangkan produksi nasional baru mencapai 180 juta kecambah. Guna memenuhi kekurangan tersebut, negara ini mengimpor dari Kostarica.
Menghadapi musim kemarau yang mulai diwarnai dengan munculnya kabut asap, menurut Sumarjono, anggota Gapki diminta komitmenya untuk tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Namun, sambung dia, bisa jadi kebakaran yang timbul sekarang akibat masyarakat yang mengambil jalan mudah dengan membakar lahan. Jika nantinya ditemukan perusahaan yang melakukan pembakaran maka perusahaan itu sendiri yang akan menanggung akibatnya.(ade)

Perkembangan Harga Kelapa Sawit
Bulan CPO (Rp) TBS (Rp)
Periode I Periode II Periode I Periode II
Januari 7141,5 7539,40 1455,60 1543,64
Februari 7750,15 7951,80 1605,39 1652,08
Maret 8303,24 8371,85 1710,55 1741,40
April 8457,78 8147,59 1749,61 1672,66
Mei 8399,76 8665,42 1735,04 1794,62
Juni 8862,51 9928,44 1828,44 2025,58
Juli 8447,11 8206,49 1720,64 1655,93

Ket: Periode I dihitung minggu pertama dan minggu kedua
Periode II dihitung minggu ketiga dan minggu keempat
Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel

Pemrov Produksi

Pemprov Produksi

BBM Alternatif

++Dipasarkan Pada 2010

RADAR PALEMBANG, ENERGI – Pemprov Sumsel pada 2010 akan memasarkan bahan bakar alternatif berupa Crude Sintetic Oil (CSO) yang memiliki fungsi sama dengan BBM (bahan bakar minyak). BBM alternatif ini merupakan hasil Riset Unggulan Strategi Nasional (Rusnas). CSO sendiri dibuat dari pencairan batubara yang masih memiliki kualitas muda.

Gubernur Sumsel Mahyuddin NS didampingi inovator UNSRI sekaligus Direktur Lembaga Pengelolaan Pengembangan Energi Baru Terbarukan (PEBT) Sumsel Dr H M Faizal DEA mengungkapkan itu, dibincangi usai melakukan teleconference dengan Presiden SBY masalah energi dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Tehnology Nasional ke XIII di Fakultas Komputer UNSRI, kemarin.

Saat ini, kata Mahyudin, produksi CSO masih kecil baru berkapsitas 60 kilogram per jam dan masih dalam rangka uji coba hasil penelitian. “Kita targetkan enam bulan kedepan semua sudah selesai dipersiapkan. Baik hasil penelitian dan kesiapan terkait. Sebab, tahun 2010 kita targetkan bisa produksi dalam jumlah besar untuk dikonsumsi seluruh masyarakat Sumsel,”tandasnya.

Persiapan secara full akan dilakukan tahun 2009 nanti, kata Mahyudin. Mulai dari pembangunan dan pemasangan instalasi, hingga menejemen pemasaranya di Sumsel. Pihaknya berharap CSO bisa dikonsumsi oleh seluruh kalangan masyarakat tanpa membebani harga. ”Ya, artinya CSO memang harus lebih ekonomis nantinya dibandingkan BBM,”ungkapnya.

Mahyudin menjelaskan, CSO ini merupakan proses pencairan batubara yang masih memiliki kualitas muda dan saat ini cukup besar potensinya di Sumsel. Nanti akan diproses melalui sitem cold blending (pencairan batubara), hasilnya akan diperoleh CSO melalui proses upgrading hidrotyping.

“Bila proses sudah selesai, akan menghasilkan bahan bakar minyak yang sama kualitasnya dengan bahan bakar minyak dari teknolgy petroleum atau BBM yang dikonsumsi pada umumnya saat ini,’’ jelas Mahyudin.

Faizal menambahkan, produk pencairan bahan bakar inilah nanti akan menggantikan BBM. Apalagi dengan kondisi situasi krisis BBM seperti sekarang, bila dilihat dari penggunaanya juga cukup ekonomis.

Sebab proses Cold Blanding tak hanya menghasilkan CSO, juga bisa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga uap, yang nantinya akan dibangun di kawasan tambang. Terkait dengan program ketepatan produksi listrik menjadi 20 giga Watt.

“Pokoknya multi fungsi lah, melalui bahan bakar batubara rendah kalori ini. Kita bisa menghasilkan berbagai hasil inovasi pengembangan energi memenuhi baku mutu konsumsi,”ungkapnya.

Kelebihan lain, selain diprediksi harganya lebih murah hingga 17 persen dari BBM, bahan bakar batubara syntetic ini juga tak merusak alat-alat pembakaran seperti broiler dan lebih tahan lama.

“Yang ada sekarang, produksi kapasitas tehnology siap baru sebatas semi industri dengan kapasitas 60 kilogram perjam.Tahun depan akan dibangun instalasi Cold blanding dengan kapasitas 1-10 ton per jam di MURA, yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhan komersialisasi tahun 2010 nanti. Biaya, rata-rata kapsitas 1 ton per jam butuh Rp 2 miliar, tapi bila ditingkatkan 6 ton per jam akan bisa lebih irit RP 3 miliar. Ini akan kita suplay dananya dari APBN mencapai Rp 1,56 miliar, Pemerintah daerah Rp 2 miliar dan UNSRI menyumbang fasiliotas tehnis,”ungkapnya Faizal.

Selain menjual dalam bentuk CSO, hasil cold blanding ini juga bakal dikerjasamkan dengan pemilik kilang-kilang minyak seperti PT Pertamina, mampu menghasilkan gas, dengan tingkat produksi 1 ton batubara bisa dikonversi menjadi 310 kilogram gas. “Nantinya akan dimanfaatkan untuk gasifikasi rumah tanggai dan industri ,”jelasnya.

Sementara, untuk riset lanjutan yang masih akan dikembangkan nantinya adalah, biodesel.”Kita akan membuat kebun energi untuk seluruh wilayah yang kurang produktif guna ditanami jarak sebagai bahan baku biodesel,”ungkapnya.

Masih menurut Faizal, teknologinya sudah ada, pilot project di Indralaya dengan kapsitas 100 kilogram per bag. “Sekarang sudah diuji cobakan di 2 unit mobil di Unsri, mencampurkan solar petroleum 90 persen, solar biodesel 10 persen. Hasil dirasakan para sopir, ternyata memang efektif, baik dari sisi asap ramah lingkungan, atapun jumlah konsumsi per kilometer perjam,”jelasnya lagi.

Sebelumnya, pelaksanaan telekonfrence Gubernur Sumsel dengan Presiden berlangsung lancar mulai pukul 10.00 WIB-11.00 WIB. Meskipun dalam kesempatan itu, gubernur Sumsel sempat didera rasa kecewa lantaran waktu diberikan SBY ke Sumsel memaparkan cukup singkat kurang lebih 7 menit. (ayu)

Pemprov Ancam

Putus Kontrak

++Terkait Akuisisi Hotel Aston

*Lippo Cikarang Juga Dipanggil

RADAR PALEMBANG, ANCAMAN –Pemprov Sumsel tak segan-segan melakukan pemutusan kontrak dengan PT Bayu Jaya Lestari Sukses (PT BJLS) sesuai dengan perjanjian tertulis dalam kontrak, apabila sang pemilik Sengman Tjahja tak bisa memberikan alasan tepat melakukan penjualan saham (akuisisi) ke Lippo Cikarang.

Gubernur Sumsel Mahyuddin NS didampingi Ketua DPRD Sumsel Zamzami Ahmad, Sekretaris Daerah Musyrif Swardi, Asisten I Abdul Shobur, juga anggota DPRD Sumsel Drs Oemar Burniat, menegaskan sikap tersebut menyikapi pro kontra akuisis Hotel Aston yang kini dipersoalkan.

Menurut Mahyudin, dalam ketentuan surat perjanjian addendum I Nomor 14, pasal 7 (8) sudah jelas, bahwa pihak kedua dalam hal ini PT BJLS tidak boleh menjual atau mengalihkan hak kepemilikan Hotel Aston Bintang 4 yang dikelola kepada pihak manapun, dengan alasan apapun.

Keterangan ini diperkuat dengan pasal 11, apabila pihak ke-2 (PT BJLS) tak bisa memenuhi perjanjian, maka pihak pertama dalam hal ini Pemda bisa memutusan kontraknya.

“Nah, ini sudah jelas sebuah perjanjian tertulis dalam kontrak yang saat itu tepatnya 24 Desember 2002 ditandatangani kesepakatan oleh Direktur PT BJLS Sengman Tjahja dengan Pemprov,’’ kata Mahyudin.

Hingga saat ini, kata Mahydin, baru terhitung masuk 6 tahun pengelolanya. Ternyata malah pihak Direkturnya Sengman, dikabarkan telah menjual ke pihak lain Lippo Cikarang tanpa sepengetahuan Pemda.

”Ini kan artinya menyalahi kontrak. Acuan ini bisa memperkuatnya, Pemda bisa saja memutuskan kontrak, dan mengalihkanya ke pihak lain atau bisa juga dikelola sendiri oleh Perusahaan daerah (PD),” ungkap Mahyudin.

Tak ada yang samar dalam perjanjian itu semua jelas. Apalagi ada ketentuan pasal laian pasal 7 (2), pada tahun ke-18 pihak PT BJLS harus memberikan setoran royalty sesuai kesepakatan. “Lha, kalau dijual ke Lippo, apakah mereka sudah tahu, ada kesepakatan ini yang harus mereka tunaikan nantinya,” tandas Mahyudin.

Sebab itulah, solusinya, tak hanya Sengman Tjahja saja nanti dipanggil, tapi juga pihak Lippo Cikarang. “Keduanya harus diklarifikasi.Bila telah terjadi jual beli saham sejauh mana prosesnya. Bagaimana tindak lanjutnya nanti. Mungkin Senin besok kita jadwalkan pertemuanya,” tegas Mahyudin.

Mengenai upaya hukum, Oemar Burniat menambahkan, bisa saja dilakukan upaya hukum jika Sengman terbukti one prestasi (ingkar janji) dan tak ada jalan keluar lainya. Semua bukti jelas sudah tertuang konkrit.

Ia juga menjelaskan, sebenarnya pengelolaan Aston melalui Build Operated Transfer (BOT) sudah merupakan kesepakatan toleransi tertinggi. Saat itu, pihak Pemprov meminta seluruh bangunan toko dan kantor di sekitarAston juga BOT.

“Tapi seiring waktu, adanya toleransi, gubernur dalam hal itu membolehkan kantor, dan kawasan toko sekitar PS cukup ganti rugi. Sementara Aston tetap BOT dengan HGU selama 30 tahun, dan akan menjadi hak Pemda setelah 30 tahun, mau memperpanjang lagi atau tidak,’’ kata Oemar.

++Tetap Normal++

Sementara itu, aktivitas di Hotel Aston tetap berjalan normal seperti hari-hari biasa. Begitu pula dengan tamu yang ingin menginap di Hotel Bintang Empat yang terletak dikawasan komplek Palembang Square itu, tetap banyak dan stabil seperti biasanya.

Manager F&B Hotel Aston Palembang, Johni Johan saat diwawancarai wartawan koran ini kemarin, mengatakan, sejauh ini tidak ada perubahaan sama sekali sehubungan dengan persoalan tersebut. Bahkan dirinya tidak merasa khawatir ataupun takut akan dilakukannya pemutusan hubugan kerja meski ada perubahaan. Begitu pula dengan karyawan lainnya, karena menurutnya peralihan itu hal biasa.

“Sejauh ini saja malah saya nggak tahu proses akuisisi tersebut, kemarin tahunya waktu baca di koran. Tetapi ini bukan urusan kita, urusan para petinggi Aston, jadi nggak ada masalah sekalipun dengan kinerja para karyawan dan juga aktivitas tetap berjalan seperti biasa kok,’’ kata Joni.

Disamping itu, Public Relation (PR), Mopriantika menuturkan, Hotel Aston saat ini memiliki 174 kamar terdiri dari Superior, Deluxe, hingga President Suite dengan harga mulai dari Rp 650.000. Sedangkan tingkat hunian (okupansi) hotel Aston yang memiliki 174 kamar tersebut rata-rata 60 hingga 70 persen, bahkan dalam satu bulan ini okupansi hotel diatas 80 persen. Hal itu disebabkan karena banyaknya even berskala nasional dan internasional yang dilaksanakan di Palembang.

“Selain itu, di bulan Agustus ini, kami telah menyiapkan berbagai even salah satunya adalah Wedding Expo yang menurut rencana akan berlangsung 15 Agustus mendatang. Beragam promo lainnya pun akan dihadirkan sebagai apresiasi kita kepada para tamu dalam rangka memperingati acara 17 agutus kali ini,’’ papar Mopri.

Sebelumnya, pada koran ini Sengman Tjahya menegaskan, akuisisi Aston Hotel ke PT Lippo Cikarang tidak bermasalah. Kendati begitu, dia siap memenuhi panggilan dewan jika benar akan ada pemanggilan.

Sengman mengatakan, akuisisi tersebut masih dalam bentuk Perusahaan Terbatas (PT). “Saya rasa akuisisi tersebut tidak ada yang harus dipersoalkan karena dilakukan dari PT ke PT,”ungkap Sengman.

Selain itu, sambung Sengman, dalam proses akuisisinya tidak merubah nama objek usahanya yaitu masih tetap Aston Hotel, kecuali setelah proses akuisisi itu nama Aston Hotel diubah. “Jadi saya pikir tidak yang dipersoalkan lagi soal proses akusisi tersebut, “tegasnya.

Soal keinginan pemerintah provinsi memanggilnya untuk meminta penjelasan terkait proses akuisisi, menurut Sengman akan ia penuhi kapan pun pihak pemprov memanggil. Hanya saja, saat ini dia masih berada di Shanghai Cina.

“Saya akan penuhi panggilan pemprov dan akan saya jelaskan semua mengenai proses akuisisi tersebut karena memang tak ada yang perlu dipermasalahkan,’’ kata Sengman. (ayu/iya)

Investasi

INVESTASI

PT IRN Bangun

Kawasan Bisnis

Belajasumba

RADAR PALEMBANG,PELABUHAN-Sebagai komitmen terhadap pengembangan ekonomi bisnis wilayah Belajasumba (Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumsel, Babel), Pemprov Sumsel kemarin menerima niat PT Inti Rajawali Nusantara (IRN) yang akan melakukan pengembangan pelabuhan Linau Port Bengkulu. Apalagi, pelabuhan tersebut ditujukan membuka akses Sumsel dengan Bengkulu mengangkut sejumlah komoditi ekspor.

Dalam paparannya, Dirut PT IRN Hendri menjelaskan, nantinya, pelabuhan itu tak hanya mengakut hasil sektor tambang batubara yang ditergetkan hingga 20 juta ton per tahun, tetapi juga juga sektor komoditi lain seperti karet, kopi, teh, jagung, dan komoditi lainya yang prospek untuk diekspor dan dikonsumsi antar wilayah kawasan Belajasumba.

“Selain pelabuhan Linau yang akan dikembangkan sesuai dengan porsi Detail Enggenering Desaign (DED). Juga bakal dibangun akses jalur rel kereta Api termasuk jalan inspeksi biasa yang bisa dilalui oleh kendaraan darat,’’ jelas Hendri.

Rencananya, jelas Hendri, jalur rel dan jalan inspeksi itu akan dibangun mulai dari Muara Enim, melewati OKU Induk dan OKU Selatan menuju Linau Bintuhan Bengkulu Selatan sepanjang lebih kurang 168 kilometer.

Ini dibangun, selain memperluas akses bisnis antara Sumsel dengan Bengkulu, juga dimaksudkan untuk membawa sebagian komoditi Sumsel keluar melalui pelabuhan Linau Bengkulu.

“Saya optimis, pasokan dari Sumnsel akan membludak. Tak hanya lewat pelabuhan Tanjung Api Api nantinya, tapi juga bisa melewati Linau Bengkulu yang akan ditingkatkan kapasitasnya menjadi pelabuhan nasional dan internasional,”ungkapnya.

Bila dilihat dari topografi wilayah, tambah Hendri, Pelabuhan Linau yang jraknya hanya 150 kilometer dari Tanjung Enim ini, diaykini akan mampu mengintegarsi seluruh kepentingan kawasan bisnis Belajasumba.

Tak hanya pelabuhan laut dan angkutan saja yang direncanakan akan dibangun, tapi juga kawasan industri dan terminal kargo memfasilitaasi keluar masuk barang.

Dikatakan Hendri dari beberapa komoditi, ditergetkan suplai batubara bisa mencapai Rp 20 juta per tahun, dengan kedalaman pelabuhan 8-20 meter yang akan memfasilitasi kapal beerkekuatan 180.000-20.000 Dwt Ton.

Sementara, rencana operasional tetap 360 hari pertahun, dengan jam kerja 24 jam per hari, yang diperkirakan mampu mengoperasikan hasil produksi mencapai 800.000-1.200.000 ton pertahun.Dengan estimasi pergerakan angkutan kapal 3.000 ton perjam.

Yang menjadi persoalan kata Hendri, pihaknya masih harus mengeluarkan dana banyak hingga ratusan milyar. Karena untuk kedalaman laut sekarang baru mencapai 10 meter, ini harus dikeruk. Begitupun dengan layanan kapal baru mencapai 150 ribu ton.

“Kita berharap, dengan dibangunya Linau, akses bisnis Kawasan belajsumba bisa tersambung dengan baik, sehingga akan sangat potensui bisa saling bersinergi membuka pasar dunia,”jelasnya.

Menyikapi hal ini, staf ahli gubernur bidang pembangunan Dharna Dachlan mengatakan, pihaknya berharap PT IRN tak gegabah.”Silahkan bangun, kita akan bantu. Tapi soal perizinan menyangkut Departemen perhubungan darat, PT KAI, Mentri Kehutanan silahkan diurus sendiri secara jelas. Bila itu sudah kongkrit, kita baru bantu bergerak. Kita tak mau persoalan hutan lindung terulang lagi di lokasi pelabuhan Linau ini seperti TAA yang kasusnya sudah mulai mengkrucut sekarang,” katanya.

Mengenai pembatasan komoditas Sumsel dibawa melalui Linau Port. Dharna mengaku, akan mengaturnya dalam aturan tersendiri nanti. Porsi potensi Sumsel yang bolehb dibawa mellaui Linau, karena Sumsel juga bakal punya pelabuhan taraf Internasional TAA. “Jangan sampai saling tarik, dan akhirnya Sumsel tak kebagian jatah lagi, padahal itu produksi dari Sumsel,”ungkapnya.(ayu)

Investasi naik 100 persen

Investasi Ditarget Naik 100 Persen

*Didukung Program Lumbung Nasional

RADAR PALEMBANG, TARGET - Selama 2008, pemerintah provinsi menargetkan kenaikan investasi sebesar 100 persen di semua sektor. Dari semula perolehan pada 2007 sebesar Rp 10 triliun, maka pada 2008 ini diharapkan mampu menembus angka Rp 20 miliar.

Untuk mencapai target tersebut, menurut Kepala Badan Ketahanan Pangan Sumsel, Qolyubi Nawawi, selain tetap mengandalkan sektor investasi dari lembaga keuangan seperti bank sebesar Rp 4,35 trilliun dan Rp 6 trilliun dari sektor swasta, juga disuport program provinsi yang menjadikan Sumsel sebagai lumbung pangan.

“Program Lumbung Pangan ini akan ikut memicu target investasi pemerintah tahun ini bisa naik 100 persen dari tahun lalu. Di dalamnya tak hanya ada beras, tapi ada karet, kelapa sawit, kopi, kelapa, lada, tebu dan teh yang dijadikan sasaran komoditi andalan Sumsel menembus pangsa pasar luar. Tapi juga memenuhi pasar lokal,’’ kata Qolyubi.

Bayangkan saja, lanjut Qolyubi, kenaikan target masing-masing komoditi cukup signifikan. Rata-rata 7-10 persen ditarget naik. Tak hanya dari target tanaman produksi, tapi juga target penambahan pabrik pengolahan.

Untuk crum rubber saja, lanjut Qulyobi, rata-rata kapsitas per tahun pabrik yang ada mencapai 932.000 ton/tahun dari 23 pabrik. Minyak sawit 2.020 ton TBS/jam dari 40 unit pabrik.

Kopi ada 6 penggilingan penyanggarai dengan kapsitas 240 kilogram/jam, sedangkan penggilingan bubuk kopi ada 6 juga dengan kapsitas 120 kilogram/jam. Lalu pabrik kelapa baru ada 1 unit. Tebu, pabrik baru ada satu unit dengan kapsitas 6.000 ton/hari.

Dengan rata-erata sumbangan Produks Domestik Regional Bruto (PDRB) Karet US $ 1.148.103.000. Kelapa sawit US $ 283.632.000, dan Kopi US $ 11.581.000.

“Untuk membuka peluang kebutuhan investasi hingga Rp 30,35 trilliun total tersebut butuh strategi baru. Dimana, saat ini masing-masing sektor unggulan seoptimal mungkin bisa mendapatkan suambangan devisa,’’ urai Qulyobi.

Diantaranya, lanjutnya, melalui upaya semangat tergabung dengan negara Indonesia-Malaysia-Thailand Growt Triangle (IMT-GT). Menurutnya angka investasi itu berbanding lurus dengan tingkat kebutuhan investasi nasional mencapai 989 trilliun tahun ini.

“Meskipun secara nominal kebutuhan investasi nasional lebih besar, namun tingkat pertumbuhan ekonomi hanya mampu mencapai 6,8 persen. Yakni justru lebih rendah dibandingkan pertunbuhan ekonomi Sumsel mencapai rata-rata 7,5 persen,’’ urai Qulyobi.

Bila hal ini dilaksanakan seoptimal mungkin, target kebutuhan investasi yang akan masuk ke Sumsel akan bisa diperoleh dengan gemilang. Karena, dengan jumlah tersebut setidaknya bisa mengurangi jumlah pengangguran Sumsel tercatat sekitar 362.191 orang dari sekitar 331 juta jumlah angkatan kerja yang ada.

Sayangnnya hingga saat ini, masih ada bebrapa kendala penopang seperti infrastruktur yang masih kurang mendukung. Khususnya banyak daerah centra produksi, sehingga bisamenghambat perlmabatan investasi.

Untuk sektor investasi perbankkan, Qulyobi mengaku, sektor pangan kemungkinan hanya memanfaatkan bantuan kredit dan lainnya. ”Tapi kita hanya bahas sektor pangan, untuk investasi sektor keuangan dan swasta semua digantungkan kebijakan pemerintah agar lebih krirtis dan membaik lagi,” pungkasnya. (ayu)

Arsitektur

ARSITEKTUR

Bangunan tak

Penuhi Estetika

++Kebanyakan Hanya Konvensional

RADAR PALEMBANG, ESTETIKA-Konstruksi bangunan yang ada di Kota Palembang kebanyakan belum sepenuhnya dianggap memenuhi kriteria estetika arsitektur. Bangunan dibuat asal jadi tanpa memperhatikan keindahannya.

Ketua Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Daerah Sumsel, HKM Isnaini Madani MTP MSi IAI menjelaskan, kebanyakan bangunan di Palembang masih berkesan konvensional, tidak ada sentuhan modern yang ditunjukan. Kalaupuan ada hanya terbatas pada bangunan yang baru akan dibuat atau bangunan yang telah mengalami renovasi. ”Tapi bukan berarti bangunan lama ini tidak memenuhi estetika,” ujarnya.

Isnaini sulit menjelaskan kriteria estetika versi arsitek itu, namun yang jelas harus memenuhi unsur keseimbangan, keselarasan serta keharmonisan. ”Biasanya jika satu orang menyatakan itu indah yang lain akan mengikuti, mungkin ada yang berbeda pendapat tapi hanya satu dua orang saja,” kata Isnaini.

Bila dihitung secara persentase bangunan baik kantor, perumahan, hotel, toko atau bangunan lainnya yang telah memenuhi kriteria estetika hanya sekitar lima persen. Utamanya, bangunan-bangunan skala besar hampir dapat dipastikan sudah memenuhi kriteria seperti bangunan hotel, mall, ataupun pusat olahraga. Bangunan besar hampir dapat dipastikan menggunakan tenaga arsitek dalam setiap konsep bangunannya.

Namun, tidak semua bangunan tersebut sudah dapat dinyatakan baik ada beberapa yang juga berkesan cepat jadi. Seperti salah satu bangunan hotel yang berlokasi di seputaran Jalan Sudirman Palembang, meski mengusung konsep luar negeri tetapi bangunannya terlihat tidak indah.

Bangunan yang sudah dianggap baik antara lain, bangunan Hotel Aston, Hotel Horison, Hotel Novotel, Gedung BI, BII, BNI, Gedung Jasa Raharja serta Gedung PLN A Rivai. ”Kalau kita lihat dari luar Hotel Novotel itu kesannya masif tetapi ketika masuk ke dalam bangunan bangunannya sangat indah,” tutur Isnaini.

Disinggung perlukah memasukan unsur kedaerahan dalam setiap bangunan sebagai ciri khas bahwa itu bangunan Palembang, dia mengatakan, untuk memasukan unsur daerah dalam bangunan perlu diwaspadai. Sebab, seringkali bentuk bangunan kedaerah yang dirancang seorang arsitek dianggap tidak sesuai dengan bangunan daerah sebenarnya.

Disamping itu, dengan memasukan unsur kedaerahan dikhawatirkan akan meruntuhkan nilai-nilai daerah tersebut. Rumah limas yang jadi ciri khas bangunan Palembang, apabila dijadikan bangunan tertentu akan mengurangi kesan menumentalnya. Misalnya bentuk limas digunakan pada bangunan di pos penjagaan satpam atau wc umum tentunya agak kurang pantas. Lain halnya bila dipakai dalam bangunan gedung parlemen, kantor walikota atau bangunan yang lebih pantas lainnya.

Saat ini perkantoran yang menggunakan kesan limas itu ada pada bangunan gedung BNI Musi yang berlokasi di depan rumah Pangdam II Sriwijaya. Namun, konsepnya tidak murni limas melainkan digabungkan dengan bangunan modern dibelakangnya.

”Walikota juga tidak menginginkan bangunan di Palembang ini seluruhnya menggunakan konsep limas seperti Sumatera Barat. Kesan monumental harus dipertahankan,” ujar Isnaini.(ade)